Jumat, Desember 05, 2008
Tahan Premium, Cabut Izin Pemilik SPBU Nakal
JAKARTA, Suara Indonesia News - Ulah sejumlah pemilik stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang menahan penjualan premium di masyarakat membuat pemerintah pusat geram. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengusulkan untuk mencabut kepemilikan SPBU.
"Ya, saya usulkan," jawab Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro ketika ditanya ulah pemilik SPBU yang enggan menjual premium selepas penurunan harga sebesar Rp 500.
Setelah pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium, kelangkaan premium ditemui di sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Berdalih stok premium mengering, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis pertamax untuk membuat kendaraan bermotornya "mengebul" kembali.
Ditemui sebelum rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12), Purnomo mempunyai penilaian tersendiri terhadap ulah pengusaha SPBU yang menahan penjualan premium. Pada dasarnya patokan harga jual produk BBM mengacu di pasar Singapura atau Mean of Platts Singapore (MOPS) plus alpha yang mencakup biaya-biaya pengadaan dan biaya operasi dengan menggunakan persentase.
Dengan patokan ini, bila harga MOPS tinggi maka alpha-nya pun besar. Artinya, dengan harga yang besar itu, maka margin pertamina juga akan membengkak. Dampaknya, SPBU juga akan memperoleh margin yang besar. Hal serupa pun terjadi sebaliknya, dengan penurunan harga, mau tak mau margin SPBU berkurang.
"Ini (penurunan harga premium) tidak boleh kemudian membuat SPBU tidak mengambil premium. Jadi ini adalah risiko bisnis yang harus diambil. Kalau memang mereka tidak mau mengambil risiko bisnis, lihat enaknya saja, ya enggak usah bisnis SPBU," sergah Purnomo.
Purnomo menambahkan, dari sisi pasokan BBM jenis premium sebenarnya tidak ada masalah. "Saya kira suplai pertamina itu cukup, pasokannya ada, stoknya ada, hanya saja hubungan bisnis to bisnis antara pertamina dan SPBU tidak dilanjutkan," pungkasnya.*
Menyangkut permintaan kompensasi yang dimintakan pengusaha SPBU, Purnomo menyerahkan masalah itu ke tangan pertamina. "Ya itu kan sudah ada kontrak bisnis antara mereka dengan pertamina," ungkapnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar