Jakarta, Suara Indonesia News - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak para pejabat daerah untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi. Seluruh aparat pemerintahan di daerah baik di eksekutif maupun legislatif harus ikut memerangi korupsi.
"KPK mengajak baik pada para gubernur, walikota, DPRD, DPD, maupun bupati untuk bersinergi mencegah (korupsi)," kata Ketua KPK Antasari Azhar dalam seminar bertajuk "Upaya-upaya Penyelamatan APBN/D di Daerah" di Ruang Rapat Paripurna DPD, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2008).Menurut Antasari, hal ini dibutuhkan untuk membangun sinergisitas dalam menciptakan sistem pencegahan korupsi. Ia meminta niat baik untuk bersinergi tidak ditafsirkan sebagai bentuk intervensi.
"Jangan nanti sinergisitas ini dianggap KPK mengintervensi. Ini untuk mencegah (korupsi)," jelas pria berkumis ini.
Antasari juga mengimbau kepada para pejabat daerah untuk tidak perlu sungkan dan takut berkoordinasi dengan KPK.
"Kalau KPK datang untuk berkoordinasi, jangan sungkan. KPK datang dengan maksud berkoordinasi bagaimana melakukan sistem pencegahan korupsi. Ini sudah takut dulu. Takut kalau keluar di Liputan 6 (SCTV), orang kampung yang nggak ngerti bisa salah sangka," katanya disertai canda.
Menurut Antasari, salah satu kelemahan yang berpotensi menimbulkan korupsi adalah kurangnya pengawasan penggunaan dana. Untuk itu, Antasari mengimbau kepada para pejabat daerah agar selalu mengevaluasi penggunaan dana.
"Berapa persen dana sudah bergulir, perencanaan di mana bergulirnya, itu harus dilakukan pengawasan," imbaunya.
Seluruh upaya pencegahan korupsi ini, menurut Antasari, harus didasari dengan ketulusan dan keikhlasan.
"Jangan nanti mengatakan gara-gara KPK saya sebulan dapat (uang) sekian lalu berkurang. Kalau kita penuh pengabdian, kita lakukan dengan ikhlas," pesannya. (RED)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar