Dari Hasil Survei Skor Integritas Sektor Publik, BPN Sektor Terburuk, 10 Instansi Diawasi KPK

Jakarta, Suara Indonesia News - Komisi PemberantasanKorupsi(KPK) berencana melakukan pengawasan terhadap 10 lembaga dan departemen yang memiliki tingkat integrasi pelayanan publik rendah. Penilaian tingkat integrasi ini pernah dilakukan KPK melalui survei beberapa waktu lalu.
"Setelah menyerahkan hasil survei ini, bukan berarti KPK diam saja. Kita akan tetap memantau seluruh departemen dan lembaga supaya ada pembenahan secara menyeluruh. Yang jelas, kita tidak lepas tangan tapi akan tetap mengawasi," tandas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin seusai penyerahan hasil survei integritas sektor publik 2007 kepada 10 departemen dan lembaga di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (14/05).
Ke-10 departemen dan lembaga itu adalah Departemen hukum dan HAM (Depkumham), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Departemen Agama (Depag), Departemen Perhubungan (Dephub), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Kesehatan (Depkes), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Polri, dan Mahkamah Agung (MA).
Jasin menambahkan, departemen dan lembaga yang tingkat integritasnya di bawah rata-rata akan menjadi prioritas pengawasan. Pengawasan itu tidak secara langsung, tapi hanya dengan koordinasi secara intensif dengan lembaga dan departemen bersangkutan.
Mengenai model pengawasannya, menurut Jasin, bisa dilakukan dengan cara memanggil beberapa departemen dan lembaga secara periodik. "Misalnya lima departemen dan lembaga dalam kurun waktu tertentu dimintai keterangan menyangkut hasil pembenahan di institusinya," paparnya.
Setelah pemanggilan, KPK akan mengirimkan surat agar departemen dan lembaga tersebut memberikan hasil kemajuan. Dari hasil laporan itu akan diketahui perkembangannya. "Apakah hasilnya meningkat, menurun, atau bahkan lebih parah," ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depkumham Abdul Bari Azed mengaku, departemen yang dinaunginya tersebut rawan penyelewengan pelayanan publik. Sebab, unit pelayanan publik yang dilayani sangat heterogen. "Kami melayani banyak permasalahan. Kalau kami data ada lebih kurang 900 jenis pelayanan," kata Abdul Bari.
Dengan fakta itu, sangat mungkin terjadi penyelewengan sebagaimana yang ditemukan KPK melalui surveinya.
Diketahui sebelumnya, KPK merilis hasil survei integritas sektor publik. Dari 11 instansi dan departemen yang ada, rata-rata memiliki skor integritas sektor publik di bawah rata-rata. Hasil survei itu menyebutkan BPN dan Depkumham memiliki skor terburuk dalam integritas sektor publik. Keduanya memiliki skor masing-masing 4,16 dan 4,15.